Pemprov DKI Gelar Kembali Rapat Bahas Wacana PPKM Darurat Jawa-Bali
Ilustrasi, sumber foto: kontan.co.id
Poker Hulk - Wacana pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa dan Bali bocor. DKI Jakarta yang termasuk dalam wilayah penerapan ini juga diperkirakan akan menghadapi gelombang pembatasan masyarakat kembali. Pemprov DKI Jakarta juga kembali menggelar rapat pagi ini untuk membahas masalah pembatasan di ibu kota.
"Detailnya saya tidak berani menyampaikan sekarang, mungkin besok sudah disampaikan. Kita tunggu saja, besok pagi kami akan ada rapat lagi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balaikota, Selasa (29/6/2021) malam.
Riza mengatakan akan diambil kebijakan baru
Jika pembatasan kembali diterapkan, potensi bantuan sosial kembali dipertanyakan. Menanggapi hal tersebut, Riza mengatakan akan ada kebijakan baru yang diambil, namun hal tersebut tidak diungkapkan secara detail olehnya.
"Pokoknya akan ada kebijakan baru yang akan diambil, tapi detailnya kita tunggu pengumuman dari pempus dari satgas pusat, dari Pak Menko," ujarnya.
Masalah keuangan DKI Jakarta akan ditangani dengan pusat
Mengenai persiapan, Riza mengatakan Pemprov DKI Jakarta sejak awal dan setiap kebijakan dari Pemerintah Pusat selalu mengikuti dan melaksanakan keputusan dengan sebaik-baiknya.
"Keuangan sama-sama kita atasi dengan pemerintah pusat," kata Riza.
DKI membuka kesempatan bagi masyarakat untuk saling membantu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan masih membuka peluang bagi masyarakat untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan akibat pandemi COVID-19, dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB.
Masyarakat dikatakan bisa memberikan bantuan berupa sembako, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap mengenai KSBB dapat dilihat di website https://corona.jakarta.go.id/kolaborasi.
Masalah PPKM Darurat yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan
Seperti diberitakan sebelumnya, usai rapat terbatas di Istana yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa (29/6/2021), beredar bocoran rencana PPKM Darurat yang akan dilaksanakan pemerintah. Dari informasi yang diterima, PPKM Darurat rencananya akan dilaksanakan di zona merah, salah satunya DKI Jakarta dan ditetapkan selama dua minggu kedepan.
Dalam kebijakan ini, pemerintah dikabarkan memilih menutup total restoran dan mal. Begitu juga dengan perkantoran, pemerintah akan memberlakukan 100 persen work from home (WFH).
Selain itu, disebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akan mengambil alih penanganan pandemi COVID-19 di Jawa dan Bali. Kemudian, wilayah di luar Jawa dan Bali akan dipegang oleh Menko Bidang Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.
Posting Komentar
0 Komentar